Jakarta, MNID. Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Israel yang kini menjadi salah seorang pentolan kelompok oposisi Israel, menyebutkan negaranya sedang menuju perang saudara.
Hal itu disampaikan Benny yang selain Ketua Partai Ketahanan Israel juga merupakan pemimpin koalisi Persatuan Nasional dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Yariv Levin di Tek Aviv, Rabu, 26 Maret 2025.
Benny dan kelompoknya berusaha meyakinkan pemerintah Israel untuk membatalkan rancangan undang-undang yang sangat kontroversial yang akan sangat meningkatkan kendali politik atas proses pengangkatan hakim.
Pertemuan tersebut diadakan sebelum dua pembacaan terakhir dalam sidang pleno Knesset yang diperlukan untuk pengesahan undang-undang tersebut.
Menurut Benny Gantz seperti dikutip dari The Times of Israel, RUU itu adalah sebuah kesalahan dan bahwa Israel kini berada di “ambang perang saudara.”
Sebagai tanggapan, Levin memberi tahu Gantz bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyembuhkan keretakan di negara itu, seperti yang telah diperkenalkan ke Knesset oleh Levin dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar sebagai kompromi yang nyata atas undang-undang yang diusulkan sebelumnya yang akan memberi koalisi kendali hampir penuh atas semua pengangkatan hakim.
Juga disebutkan dalam laporan itu bahwa menjelang pertemuan dengan Levin, Gantz juga menulis surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memintanya untuk menghentikan legislasi tersebut agar tidak berlanjut lebih jauh.
“Saya memohon kepada Anda sebagai seseorang yang memikul tanggung jawab untuk bertindak atas nama semua warga negara ini,” tulis Gantz kepada Netanyahu, menurut kutipan yang dipublikasikan oleh Channel 12.
“Masyarakat kita terluka dan berdarah, terpecah belah dengan cara yang belum pernah kita lihat sejak 6 Oktober [2023]. Lima puluh sembilan saudara-saudari kita masih ditawan di Gaza, dan tentara kita, dari semua faksi politik, bertempur di berbagai medan.”
Surat Gantz berlanjut, memperingatkan Netanyahu bahwa kembali ke legislasi perombakan peradilan yang kontroversial yang memecah belah konsensus nasional selama sebagian besar tahun 2023 akan menjadi pengabaian rakyat.
“Cara Anda beroperasi, di mana mayoritas parlemen secara sepihak menyetujui undang-undang yang ditentang oleh rakyat, akan merusak kemampuan untuk menciptakan reformasi luas yang menarik bagi semuanya, akan mengarah pada polarisasi dan akan meningkatkan ketidakpercayaan di kedua cabang legislatif dan eksekutif,” tulis Gantz.
Selain menduduki posisi Menteri Pertahanan periode 2020 sampai 2022, Benny Gantz juga pernah menduduki posisi Wakil Perdana Menteri (2021-2022), Menteri Kehakiman (2021), dan Ketua Knesset (2020). Dia juga merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Israel pada periode 2011 sampai 2015. 
