. Untuk pertama kali dalam sejarah, Partai Progresif Demokratik meraih kemenangan tiga kali berturut-turut. Calon presiden dari PPD Lai Ching-te memenangkan pemilihan yang digelar hari Sabtu (13/1).
Dua orang penantangnya, Hou Yu-ih dari Kuomintang dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan telah mengakui kekalahan mereka.
Lai sebelumnya adalah wakil presiden yang mendampingi Presiden Tsai Ing-wen.
Dalam pidatonya di hadapan para pendukungnya, Lai menyebut kemenangannya sebagai “kemenangan bagi komunitas negara-negara demokrasi.”
“Kami menyampaikan kepada komunitas internasional bahwa antara demokrasi dan otoritarianisme, kami masih berpihak pada demokrasi,” ujarnya.
“Saya akan bertindak sesuai dengan tatanan konstitusional kita yang demokratis dan bebas dengan cara yang seimbang dan menjaga status quo lintas selat,” tambahnya. “Pada saat yang sama, kami juga bertekad untuk menjaga Taiwan dari ancaman dan intimidasi yang terus berlanjut dari China”.
Pasangan Lai, Hsiao Bi-khim, yang baru-baru ini menjabat sebagai utusan utama Taiwan untuk Amerika Serikat, terpilih sebagai Wakil Presiden.
Hasil dari Komite Pemilihan Umum Pusat Taiwan, yang masih dalam tahap penyelesaian ketika pidato kemenangan dan konsesi disampaikan, menunjukkan Lai memperoleh sekitar 40 persen suara populer sementara dua saingan utamanya masing-masing tertinggal dengan 33 persen dan 26 persen.
Kampanye pemilu yang riuh ini, sebuah gambaran dari semangat demokrasi Taiwan, diperebutkan karena berbagai masalah mata pencaharian serta pertanyaan pelik tentang bagaimana menghadapi tetangga satu partainya, Tiongkok, yang di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah berkembang lebih pesat. kuat dan suka berperang.
Hasilnya menunjukkan para pemilih mendukung pandangan DPP bahwa Taiwan adalah negara berdaulat de facto yang harus meningkatkan pertahanan terhadap ancaman Tiongkok dan memperdalam hubungan dengan negara-negara demokratis lainnya, bahkan jika hal itu berarti hukuman ekonomi atau intimidasi militer oleh Beijing.
Hal ini juga merupakan penghinaan terhadap taktik kekerasan yang semakin meningkat selama delapan tahun terhadap Taiwan di bawah kepemimpinan Xi yang telah bersumpah bahwa “penyatuan kembali” pulau itu dengan Tiongkok daratan adalah “suatu keniscayaan sejarah”.
Seperti presiden Tsai Ing-wen yang akan segera habis masa jabatannya, yang tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan masa jabatannya, Lai secara terbuka dibenci oleh para pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan kemenangannya sepertinya tidak akan membawa perbaikan dalam hubungan antara Beijing dan Taipei.
Tiongkok memutus sebagian besar komunikasi dengan Taipei setelah Tsai menjabat dan meningkatkan tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut, sehingga menjadikan Selat Taiwan menjadi salah satu titik konflik geopolitik utama di dunia.
Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meski tidak pernah menguasainya. Meskipun para pemimpin Komunis Tiongkok berturut-turut telah berjanji untuk pada akhirnya mencapai “reunifikasi,” Xi berulang kali mengatakan bahwa masalah Taiwan “tidak boleh diwariskan dari generasi ke generasi,” menghubungkan misi tersebut dengan tujuan “peremajaan nasional” di abad pertengahan.
DPP menekankan bahwa Taiwan tidak berada di bawah Partai Komunis Tiongkok, dan masa depan Taiwan hanya boleh ditentukan oleh 23,5 juta penduduknya.
Menjelang pemungutan suara hari Sabtu, Beijing memperingatkan pemilih Taiwan untuk “membuat pilihan yang tepat” dan “mengakui bahaya ekstrim yang dipicu oleh konfrontasi dan konflik lintas selat oleh Lai Ching-te.”
Pasangannya, Hsiao, telah dijatuhi sanksi dua kali oleh Tiongkok karena dianggap “keras kepala memisahkan diri.”
Berbicara kepada media menjelang pidato kemenangannya pada Sabtu malam, Lai mengatakan dia berharap hubungan dengan Tiongkok dapat kembali ke “cara pertukaran yang sehat dan berkelanjutan”.
“Di masa depan, kami berharap Tiongkok akan menyadari situasi baru ini, dan memahami bahwa hanya perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.
Pukulan untuk Beijing
Kemenangan Lai terjadi ketika AS berupaya menstabilkan hubungan yang tegang dengan Tiongkok dan mencegah persaingan berubah menjadi konflik. Selama pemerintahan Tsai, Taiwan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, pendukung internasional terbesarnya, yang meningkatkan dukungan dan penjualan senjata ke pulau tersebut.
Para pejabat AS mengatakan bahwa Washington akan mempertahankan kebijakan lamanya terhadap Taiwan, tidak peduli siapa yang menduduki jabatan tersebut. Pemerintahan Biden akan mengirimkan delegasi tidak resmi – termasuk mantan pejabat senior – ke Taipei setelah pemilu sesuai dengan praktik di masa lalu, menurut para pejabat senior.
Kunjungan delegasi “akan menjadi sinyal, cara yang sangat simbolis untuk mendukung Taiwan,” kata T.Y. Wang, seorang profesor di Universitas Negeri Illinois.
Hasil pemilu hari Sabtu ini merupakan pukulan besar bagi Partai Kuomintang di Taiwan, yang mendukung hubungan yang lebih hangat dengan Beijing dan belum pernah menjabat sebagai presiden sejak tahun 2016.
Beijing tidak merahasiakan keinginannya untuk melihat KMT kembali berkuasa. Selama masa kampanye, KMT menuduh Lai dan DPP melakukan tindakan sia-sia yang memicu ketegangan dengan Tiongkok.
Lev Nachman, seorang profesor ilmu politik di Universitas Nasional Chengchi Taiwan, mengatakan bahwa meskipun Lai harus melakukan beberapa penyesuaian ekonomi mengingat keluhan masyarakat yang mendalam atas rendahnya upah dan pengangguran, perumahan yang terjangkau, jugha berbagai isu seperti kebijakan luar negeri dan hubungan lintas selat, namun ia diperkirakan akan mengikuti pendekatan Tsai.
“Banyak kampanye (Lai) yang berusaha meyakinkan tidak hanya khalayak domestik, tetapi juga khalayak internasional bahwa dia adalah Tsai Ing-wen 2.0,” katanya.
Hal ini tidak akan diterima di Beijing.
Beberapa hari sebelum pemilu, Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok mengatakan dengan mengikuti jejak Tsai, Lai menempuh jalur provokasi dan konfrontasi dan akan membawa Taiwan “semakin dekat ke perang dan resesi.”
Para analis mengatakan Tiongkok dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan militer terhadap Taiwan untuk menunjukkan ketidaksenangannya dalam beberapa hari dan minggu mendatang, atau untuk memberikan tanggapan yang lebih kuat pada bulan Mei, ketika Lai mulai menjabat.
“Ada kalanya Tiongkok menimbulkan keributan mengenai kemenangan DPP, baik sekarang atau akhir tahun ini,” kata Nachman.
Dan Beijing juga menerapkan berbagai tindakan koersif.
Menjelang pemungutan suara, Tiongkok mengakhiri tarif preferensial untuk beberapa impor Taiwan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas. Hal ini dapat memperluas cakupan barang yang ditargetkan, atau bahkan menangguhkan perjanjian tersebut sama sekali.
Tiongkok juga dapat lebih meningkatkan tekanan militernya terhadap Taiwan, dengan mengirimkan lebih banyak jet tempur dan kapal perang mendekati langit dan perairan pulau tersebut, sebuah taktik yang semakin sering dilakukan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.
Namun para pejabat keamanan Taiwan mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa mereka tidak memperkirakan akan adanya tindakan militer skala besar dari Tiongkok segera setelah pemilu, dengan alasan kondisi cuaca musim dingin yang tidak sesuai, masalah dalam perekonomian Tiongkok, dan upaya Beijing dan Washington untuk menstabilkan hubungan setelah pemilu. KTT bilateral pada bulan November.
Meskipun peningkatan ketegangan militer dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan kesalahan perhitungan, hal ini tidak serta merta menandakan konflik yang akan terjadi di Selat Taiwan, kata para analis.
“Hanya karena DPP berkuasa bukan berarti Tiongkok akan berperang,” kata Nachman.
“Delapan tahun terakhir jelas tidak nyaman dengan kekuasaan DPP, tapi tidak berujung perang, mereka bisa menemukan jalan tengah yang tidak nyaman. Dan harapannya adalah bahkan dengan kepemimpinan Lai kita dapat terus merasakan keheningan yang tidak nyaman ini tanpa harus berperang.” 
