Sage Group untuk HAM Korea Utara yang dibentuk tujuh tahun lalu akan kembali menggelar pertemuan pada akhir bulan ini. Kelompok ini menilai, respon dunia internasional untuk berbagai permasalahan HAM di Korea Utara yang dikuasai Kim Jong Un masih kurang memadai.
Pertemuan akhir bulan ini diharapkan dalam melahirkan satu rancangan kebijakan yang efektif. Tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan pelanggaran HAM menurut Sage Group jelas bukan pilihan.
Mantan Hakim Agung Australia, Michael Kirby, yang merupakan salah satu tokoh pendiri Sage Group atau “Grup Orang-orang Bijaksana” ini mengatakan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi Penyelidikan HAM PBB di Korea Utara, pihaknya telah mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Korea Utara. Laporan itu mendapat pujian yang tinggi dari PBB dan disetujui dengan suara bulat. Namun sayangnya, tanggapan yang diberikan setelah itu tidak cukup.
Secara khusus, Kirby berulang kali menekankan bahwa tanggapan masyarakat internasional sangat mengecewakan dan berbahaya dalam situasi di mana tidak ada perbaikan yang dilaporkan dalam situasi hak asasi manusia di Korea Utara sejak laporan Comission of Inquiry (COI) of Human Rights.
“Meskipun demikian, dan meskipun kondisi di Korea Utara tidak dilaporkan membaik sejak laporan COI dibuat, reaksi komunitas global sangat mengecewakan. Ini juga berbahaya. Inilah sebabnya mengapa langkah-langkah telah diambil untuk mengumpulkan kembali The Sages Group. Taktik, strategi dan tindakan yang tepat akan dibahas. Terlalu dini untuk memprediksi hasil diskusi tersebut. Namun, demi perdamaian dan keselamatan dunia, tidak melakukan apa pun terhadap Korea Utara bukanlah suatu pilihan,” ujar Kirby seperti dikutip VOA Korea.
Sementara mantan Utusan Khusus AS untuk HAM Korea Utara Robert King yang merupakan salah seorang pendiri Sage Group berharap, pengalaman dan pengetahuan jangka panjang para anggotanya akan berdampak positif pada perencanaan kebijakan para pejabat saat ini.
Robert King mengatakan, anggota Sage Group adalah orang-orang yang memiliki pengalaman panjang dalam berurusan dengan Korea Utara.
“Karena mereka bukan orang-orang yang saat ini memegang posisi resmi pemerintah, mereka memiliki hak untuk melakukan hal tersebut dan merupakan keuntungan karena mampu memberikan perspektif jangka panjang,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan mantan Duta Besar Korea Selatan untuk Kerja Sama Internasional HAM Korea Utara, Lee Jeong-hoon.
“Saya memperoleh kekuatan dari peluncuran pemerintahan Yoon Seok-yeol yang menghargai peningkatan hak asasi manusia penduduk Korea Utara, dan berencana untuk melanjutkan kegiatan dengan mengadakan simposium di Seoul (Westin Chosun Hotel) pada tanggal 29 untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia yang stagnan,” ujarnya berharap.
“Tanggal 17 Februari tahun depan tepat 10 tahun sejak rekomendasi (laporan akhir COI) diumumkan. Namun situasi mengenai HAM di Korea Utara justru terhenti. Karena tidak ada kemajuan, saya pikir mungkin ada area di mana anggota Sage Group dapat berkumpul kembali dan memberikan kekuatan,” demikian katanya. 
