Konvensi Jaringan Aktivis ProDem yang digelar di Rumah Demokrasi, di Jalan Veteran I, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Monas, Masjid Istiqlal, dan Mabes TNI AD, kembali menetapkan pasangan Iwan Sumule dan Mujib Hermani sebagai ketua dan sekretaris jenderal periode 2023-2026.
Keputusan penting ini diambil melalui musyawarah dan mufakat. Konvensi yang diselenggarakan bersama dengan halal bihalal dihadiri tidak kurang dari 33 anggota senator.
Permusyawaratan dan permufakatan yang menetapkan pasangan Iwan dan Mujib dipimpin oleh tujuh tokoh ProDem, yang sebagian besar juga memimpin Konvensi ProDem yang digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.
Ketujuh pimpinan permusyawaratan dan permufakatan itu adalah Taufik Rahzen merangkap repertoar, Paskah Irianto, Siti Soendjati, Swary Utami Dewi, Standarkia Latief, Effendi Saman, dan Rinjani.
Dalam laporan yang diterima redaksi disebutkan bahwa Konvensi ProDem kali ini merupakan kelanjutan dan puncak dari serangkaian percakapan yang dilakukan dalam dua bulan terakhir, yang disepakati saat buka bersama bulan April 2023.
Konvensi bertujuan untuk mengambil kebijakan tentang keberlanjutan jaringan dan arah politik yang akan ditempuh dalam tiga tahun mendatang.
Selain memilih duet Iwan dan Mujib, Konvensi ProDem juga memutuskan pembentukan tiga Komite Tindak Politik atau Political Action Committee untuk membahas dan menentukan arah haluan politik jaringan. Diharapkan anggota senator dapat terlibat dan berkontribusi, setidak-tidaknya pada salah satu KTP.
Ketiga KTP itu adalah KTP Parlemen yang membantu dan mendorong aktivis jaringan yang akan terlibat dalam kontestasi DPR, DPD dan DPRD. Lalu KTP Kepemimpinan yang mendorong dan membuka dialog untuk haluan kepemimpinan Nasional (Presiden) dan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Serta KTP MetaDemos yang mengkaji dan memperluas imajinasi publik tentang demokrasi masa depan, dengan mempertimbangkan generasi baru, perkembangan teknologi dan perubahan global.
Ketiga KTP diharapkan mulai bekerja pada bulan Agustus 2023.
Konvensi juga menugaskan kepengurusan periode 2023-2026 meneruskan keberlanjutan sekretariat Rumah Demokrasi, Jalan Veteran I, No 26, Gambir, Jakarta Pusat.
Rumah Demokrasi juga akan digunakan sebagai platform rekonsiliasi nasional yang menjembatani dialog untuk mematangkan budaya demokrasi.
“Empat butir kesepakatan ini, diharapkan menjadi konvensi etik dan panduan umum dalam aktivitas jaringan,” demikian laporan yang diterima redaksi. 
