Kemarin (Selasa, 11/10) di Kecamatan Rancabungur, Bogor, Jawa Barat, Forum Guru Honorer Madrasah (FGHM) meminta kesediaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri untuk ikut meramaikan bursa pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.
Ketua FGHM, Ahmad Afandi mengatakan, deklarasi tersebut mereka lakukan setelah kinerja Firli selama memimpin KPK.
“Kami berangkat dari tantangan yang dihadapi Pak Firli. Katanya, KPK akan hancur akan bubar kalau beliau pimpin. Nyatanya tidak. Program tetap jalan. OTT jalan. Nanyak koruptor yang ditangkap,” ujar Ahmad Afandi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10).
Di era Firli, sambung Ahmad Afandi, KPK secara massif membangun gerakan antikorupsi hingga ke desa-desa. KPK juga menunjukkan kerja kolaboratif bersama lembaga-lembaga yang terkait dalam memberantas korupsi.
“Mungkin baru kali ini KPK berhasil mengungkap korupsi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, juga menangkap Hakim Agung,” ujarnya.
Dari rekam prestasi itu, ia kemudian menyebut Firli adalah sosok pemimpin kuat yang patuh pada prinsip dan aturan perundang-undangan.
Ia juga menilai purnawirawan polisi bintang tiga itu pemberani serta tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.
“Harapannya beliau juga usut dugaan korupsi penerimaan tenaga guru dan siswa sekolah,” masih ujar Ahmad Afandi.
Harapan senada disampaikan Jusuf Maulana, salah seorang anggota Forum, yang menyoroti perjalanan panjang Firli selaku penegak hukum serta pengalamannya menata sistem antikorupsi disebut jadi energi tersendiri untuk membela guru honorer.
Jusuf Maulana berharap dengan menjadi presiden nantinya Firli berani membuat kebijakan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan guru honorer.
“Tidak lagi menganggap guru honorer beban negara, beban lembaga pendidikan, karena kerjanya kan sama malah melebihi beban tugas,” kata Jusuf Maulana penuh harap.
Dia menjelaskan, banyak guru honorer yang hingga kini nasibnya tidak jelas meski sudah sangat lama mengajar. Beberapa di antara mereka ada yang harus rela dibayar seadanya tiga bulan sekali atau bahkan tidak menerima bayaran sama sekali.
“Mudah-mudahan jika nanti Pak Firli presiden bisa ubah ini,” demikian Jusuf. 
