Ada nada inkonsistensi. Di satu sisi, lewat pernyataan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengkhawatirkan ancaman inflasi terhadap perekonomian dalam negeri. Namun di sisi lain pemerintah enggan memperbaiki kebijakan ekonomi dalam negeri dan lebih banyak menyalahkan faktor global.

"Kok tiba-tiba Jokowi, SMI (Sri Mulyani/Menteri Keuangan) dan LBP (Luhut Binsar Panjaitan/Menko Marinvest) menyebar ketakutan inflasi, stagflasi dengan menyalahkan faktor-faktor internasional," kata begawan ekonomi Rizal Ramli, Sabtu (1/10).

Daripada menyalahkan kondisi global, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyarankan agar pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakan dalam negeri yang salah.

Beberapa kebijakan yang dinilai salah adalah pembangunan infrastruktur menggunakan terlalu banyak utang, hingga kenaikan harga BBM, dan lain sebagainya.

"Kok ndak jujur untuk menjelaskan bahwa risiko-risiko stagflasi itu karena kesalahan perkiraan dan kebijakan-kebijakan Jokowi. Situ jor-joran bangun infrastruktur dengan utang ugal-ugalan, naikkan harga BBM, listrik, pajak, BPJS dan lain-lain. Puguh saja inflasi makanan tinggi, kok telmi (telat mikir)?" kritik Rizal Ramli.

Bagi Rizal Ramli, risiko-risiko inflasi pangan dan stagflasi bisa dihindari pemerintah sejak lama. Salah satu saran yang pernah disampaikan RR, sapaan Rizal Ramli adalah realokasi anggaran strategis di saat awal Covid-19.

Saat itu, RR menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mempertahankan daya beli masyarakat hingga menggenjot produksi pangan.

"RR juga sarankan kurangi utang supaya ekonomi RI tidak rentan terhadap kenaikan bunga internasional dengan cara kurangi pengeluaran APBN ugal-ugalan. Saran konstruktif tersebut tidak didengarkan, malah sibuk bantah-bantah," tegasnya.

"Hari ini ramai-ramai, kompak sibuk salahkan faktor internasional. Kemana aja Tong?" tandasnya.