Di dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi sesumbar bahwa sampai pertengahan tahun 2022 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp106 triliun. Jokowi juga mengatakan, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Namun, dua pekan kemudian, Jokowi mengumumkan langsung kenaikan harga BBM.
Inkonsisten dari pernyataan demi pernyataan Jokowi ini disoroti peserta ngobrol Party Movement yang digelar secara hybrid dari Dapoe Pejaten di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (13/9). Inkonsistensi antara pernyataan Jokowi mengenai surplus APBN dan tindakan Jokowi menaikkan harga BBM itu menjadi dua kejahatan sekaligus, pertama penghinaan terhadap lembaga tinggi negara, dan kedua pengkhianatan terhadap konstitusi.
“APBN yang surplus harus jadi sarana mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, APBN malah dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan. Dengan melambungnya harga minyak dan komoditas lainnya, mestinya seluruh rakyat Indonesia turut menikmatinya melalui subsidi energi,” ujar ekonom Prof. Anthony Budiawan yang menjadi salah seorang pembicara dalam kegiatan itu.
Peserta Kopi Party Movement yang mengusung tagline “ngopi, ngobrol dan bergerak”, menegaskan gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM adalah gerakan konstitusional mengawal pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menjamin subsidi BBM tidak melambung selama tahun 2022.
Seharusnya, Indonesia menjadi negara yang diuntungkan oleh melambungnya harga komoditas global. Jangan sampai “bonus komoditas” hanya dinikmati oleh segelintir oligarki nikel, batubara dan minyak yang menyandera institusi kenegaraan.
Peserta Kopi Party Movement akan mengirimkan delegasi silaturahmi ke sejumlah tokoh masyarakat, tokoh kampus, tokoh lintas agama, tokoh adat dan budaya, pimpinan Ormas dan purnawirawan TNI/Polri, dan mengajak mereka mendukung gerakan moral mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.
Sejumlah aktivis yang hadir dalam kegiatan itu antara lain adalah Haris Rusly Moti, Anthony Budiyawan, Yudhie Haryono, Herdi Sahrasad, Rahman Thoha, Gigih Guntoro, Hartsa Mashirul, John Helmi Mempi, Chairudin Affan, Gde Siriana Yusuf, Surya Fermana, Salamuddin Daeng, Ahmad Nur Hidayat, Doni Istyanto, Emanuel Herdyanto, Urai Zulhendry, Yos Nggarang, Wenry Anshory Putra, dan Ade Adriansyah Utama.
Kejahatan Sambo
Selain itu, peserta Kopi Party Movement juga menyoroti kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Prorpam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo. Kasus ini telah memaksa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgasus Merah Putih yang selama ini beroperasi di lingkungan korps baju cokelat dengan kewenangan yang begitu besar.
Peserta Kopi Party Movement akan mendatangi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) dan mendesak lembaga itu untuk melakukan audit terhadap sumber dan aliran dana di balik kejahatan yang dilakukan Ferdy Sambo dan Satgasus Merah Putih yang antara lain pernah dipimpinnya.
UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dipakai untuk mengungkap kejahatan ekonomi, narkotika, judi (on line maupun off line), dll. yang diduga melibatkan Ferdy Sambo. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan aparat penegak hukum harus diungkap dan dijatuhkan hukuman mati atau minimal hukuman seumur hidup. Mendesak PPATK untuk melakukan audit investigasi terhadap sumber kekayaan para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan hakim. 
