Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diajak untuk mengkonsolidasi diri dan menggalang massa aksi di pabrik dan sentra industri lainnya dalam rangka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah diputuskan Presiden Joko Widodo.

Mereka diminta untuk menggelar aksi di ibukota provinsi, maupun kabupaten dan kota.

Sementara kaum buruh yang berada di kawasan Jabodebatek diminta untuk hadir dalam demonstrasi yang dipusatkan di depan Istana Negara.

Seruan itu disampaikan Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat, Minggu petang (4/9).

Agenda utama dalam demonstrasi itu adalah mendesak Jokowi  menurunkan harga BBM, mencabut UU Omnibus Law, menghentikan pembahasan RKUHP, serta menghentikan proyek Ibu Kota Negara, kereta api cepat dan semua proyek infrastruktur yang menghambur-hamburkan uang rakyat.

Konsolidasi ini juga agar dilakukan dengan berbagai federasi yang pernah tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Raktat) dan Aliansi GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional).

“Mengenai tanggal aksi agar disesuaikan dengan kondisi di berbagai daerah masing-masing sementara yang di Istana Negara akan diberitahukan menyusul setelah diadakan kesepakatan dengan pimpinan aliansi dan federasi-federasi yang tergabung di dalamnya,” ujar Jumhur.

“Kita akan menjadikan bulan September-Oktober ini sebagai bulan-bulan perlawanan atas kebijakan penguasa yang menimbulkan penderitaan bagi buruh dan rakyat banyak,” demikian Jumhur.