Organisasi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, merupakan salah satu organisasi kawasan yang paling stabil dan dinamis, dan diyakini dapat menjadi model bagi kawasan lain di dunia.
Walau berbagai persoalan masih kerap terjadi di antara negara-negara anggota, namun secara umum mekanisme yang diadopsi ASEAN dapat menciptakan kawasan yang stabil dan damai.
Demikian antara lain penilaian yang disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika berbicara di Konferensi ASEAN-Venezuela di PDVSA La Estancia, La Floresta, Caracas, Kamis pagi (25/11).
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, Capaya Rodriguez Gonzales, dan Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Imam Edy Mulyono memberikan sambutan di awal konferensi.
Duta Besar Vietnam Le Viet Duyen dan Chargé d’Affaires Malaysia Mohammed Raizul Nizam bin Zulkiffli juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Sebelum menghadiri Konferensi ASEAN-Venezuela, Teguh Santosa lebih dahulu berpartisipasi sebagai pemantau pemilu lokal di Venezuela yang berlangsung hari Minggu kemarin (21/11). Teguh juga ikut memantau pilpres Venezuela tahun 2018 lalu.
Selain Teguh Santosa, sejumlah pembicara lain dalam konferensi yang diselenggarakan secara hybrid itu adalah Joanne Lin dari Pusat Studi ASEAN di Institut Studi Asia Tenggara, Singapura, dan Bunn Nagara seorang analis politik independen dari Malaysia. Joanne Lin dan Bun Nagara hadir secara virtual melalui rekaman video. Sementara pembicara lainnya berasal dari berbagai lembaga Venezuela.
“Karena posisi geografisnya yang unik, Asia Tenggara sejak lama menjadi titik persimpangan sekaligus pertemuan berbagai peradaban juga berbagai kepentingan di dunia,” ujar mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ini.
Dia menambahkan, negara-negara ASEAN memetik pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman hidup di bawah penjajahan di masa lalu. Karena itu negara-negara ASEAN menolak keras praktik penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain.
“ASEAN mengimplementasikan mekanisme dialog yang ketat dan bersahabat dalam upaya memecahkan persoalan yang ada,” sambung dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di dalam perjalanannya, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam (28 Juli 1995), lalu Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999).
Multilateralisme ASEAN
Teguh menyinggung “keajaiban” ASEAN yang didasarkan pada perbedaan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN.
Disebut keajaiban karena sesungguhnya kesepuluh negara anggota ASEAN memiliki perbedaan untuk banyak hal. Beberapa di antaranya adalah republik, dan beberapa lainnya adalah kerajaan.
Beberapa mempraktikkan sistem presidensial, beberapa mempraktikkan sistem parlementarian. Anggota ASEAN ada yang menganut nilai demokrasi, sosialisme, juga ada juncta militer. Juga ada negara kesatuan, ada negara federalis.
Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, satu yang pasti, negara-negara anggota ASEAN percaya pada multilateralisme.
Proses pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada pertimbangan kepentingan bersama, tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
“Pendekatan perdamaian dan harmoni adalah semangat bersama yang selalu dibawa dalam setiap forum. Karena itu, unilateralisme atau janggoisme dengan sendirinya tidak memiliki tempat di kawasan,” masih kata Teguh sambil menambahkan pendekatan ini bermanfaat di saat ASEAN berada di tengah persaingan global, seperti antara AUKUS dan Belt and Road Initiative.
Melihat apa yang telah dilakukan dan dikembangkan ASEAN dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, Teguh pada bagian akhir mengatakan, dirinya percaya model ASEAN, dengan berbagai catatan, dapat diandalkan dan dijadikan contoh oleh kawasan-kawasan lain.* 
