[JAKARTA] - Pernyataan Bakamla (Badan Keamanan Laut) tentang ada ratusan bahkan sampai ribuan kapal milik China dan Vietnam yang masuk perairan Natuna sangat mengagetkan. Ini telah menggangu aktifitas di perairan Natuna.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bidang idiologi dan Politik, Djafar Badjeber mengatakan bahwa ini masalah serius. Tidak bisa di pandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja.
Hal tersebut tersiar setelah dikemukakan oleh Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI tanggal 13 September 2021 kemarin.
“Apa yang dilakukan Kapal-Kapal China dan Vietnam itu sangat keterlaluan. Sudah menginjak-injak kedaulatan RI serta harga diri entitas Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” kata Djafar Badjeber..
Mencermati situasi seperti itu, kata Badjeber, TNI dan seluruh stakholder harus saling bahu untuk menghadang Kapal-Kapal tersebut. Mungkin pilihan RI tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua Negara itu, tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja?
“Memang Bakamla kekurangan armada kapal, bukan berarti didiamkan begitu saja. Pemerinta RI harus protes langsung kepada Kedubes negara tersebut atau melalui diplomasi politik luar negeri. Bila belum patuh juga laporkan DK PBB, dengan melibatkan dunia Internasional biar China dan Vietnam tahu hukum zona eksklusif,” tegas Bdjeber.
Walhasil, manuver kapal-kapal kedua negara harus diusir dari wilayah NKRI, apalagi disitu ada Rig Noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di Rig tersebut.
“Kalau kedua negara tersebut merasa bersahabat dengan Indonesia, harusnys tidak ceroboh seperti itu. Sama hal-nya mereka mau menggertak, mengintimidasi dan mungkin ingin meng-aneksasi wilayah NKRI. Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh,” tambah Badjeber lagi.
Selama ini kita menduga bahwa kedatangan TKA asal China semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi. Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium dan bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer.
Kata Badjeber, banyak indikasi dan bukti tentang aktifitas warga China yang sudah menjurus kepada kemungkinan pendudukan.
Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili diberbagai Kota dan Kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari Imigrasi, Polisi dan Pemda. Jika pembiaran ini terjadi terus menerus, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas.
“Untuk itu pemerintah RI, DPR RI dan TNI harus sikapi, evaluasi dan awasi semua gerakan yang mungkin terjadi. Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI,” Ujar Djafar Badjeber.
Ditambahkanya, harusnya Komisi I DPR RI melaporkan kepada Pimpinan DPR RI hasil dari rapat kerja dengan Bakamla. Ini masalah super serius, jangan diabaikan, apalagi lalai .
“Setahu saya, selama 4 dasawarsa ini belum pernah saya mendengar ada ratusan, bahkan ribuan kapal asing yang bermanuver disekitar perairan Indonesia. Rakyat Indonesia memperhatikan masalah ini. Kita tunggu sikap DPR RI dan Pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang dari kapal-kapal China dan Vietnam,” ujar mantan Anggota MPR RI 1987-1992 yang juga Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang Ideologi dan Politik.* 
