Pemerintah tengah mengkaji rencana pembagian kompor listrik induksi. Tujuannya agar masyarakat mau beralih memasak dari menggunakan LPG ke listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, kajian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penjualan listrik. Sebab saat ini sektor industri dan bisnis mengurangi aktivitas mereka sehingga konsumsi listrik turun.
Adapun rencana pembagian kompor listrik induksi ini meniru kesuksesan konversi minyak tanah ke LPG beberapa tahun lalu. Saat itu, masyarakat diberikan paket perdana berisi kompor gas, regulator, dan selangnya.
"Konsep itu lagi kita godok. Kita lagi hitung berapa kira-kira kalau ada campur tangan APBN dan benefitnya berapa karena kompor induksi kan bisa kurangi belanja impor LPG. Ini masih dikaji," kata Rida dalam konferensi pers Kinerja Ketenagalistrikan 2020, Rabu (13/1).
Rida mengakui masyarakat banyak yang masih khawatir menggunakan kompor listrik karena takut nyetrum, harus membeli peralatan masak baru, hingga tagihan listrik membengkak. Karena itu, kajian pemberian paket kompor induksi ini agar masyarakat tidak khawatir dan mau beralih ke listrik ketika memasak.
Selain mendorong penggunaan kompor listrik, upaya lain untuk menjual listrik yang saat ini berlebih dengan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) agar masyarakat mau menggunakan kendaraan listrik. Hingga tahun lalu, ada 93 unit SPKLU yang dibangun di 66 lokasi.
Cara lain yakni terus membangun transmisi listrik agar tiap pulau tersambung. Jika kabel transmisi makin panjang dan menyentuh banyak wilayah, Indonesia bisa ekspor listrik ke negara tetangga seperti Singapura, Laos, Malaysia, bahkan Thailand.
"Nah, kenapa enggak beli dari Indonesia. Kita juga lagi jajaki itu," ucap Rida. Agar jaringan transmisi semakin panjang, pemerintah juga mempersilakan swasta ikut membangunnya. Jadi, swasta tidak hanya membangun pembangkit tapi kini bisa bangun transmisi juga.
Rencana memberikan karpet merah pada swasta untuk membangun transmisi masih digodok kementerian. Peran swasta dalam pembangunan transmisi bisa mengurangi beban anggaran pemerintah karena selama ini transmisi banyak dibangun PT PLN (Persero) sebagai penugasan.
"Semoga kebijakan ini bisa terselesaikan. Transmisi ini juga bisa menyeimbangkan Biaya Pokok Produksi. Kita juga memastikan stabilitas pasokan listrik," ujar Rida. Berdasarkan data Kementerian ESDM, khusus penjualan listrik bersubsidi di tahun lalu hanya 61.400 GWh atau 98 persen dari target. Sedangkan produksi listrik sebanyak 272,42 TWh atau 80 persen dari target.
Di sisi lain, penambahan pembangkit listrik baru terus terjadi. Meski tahun lalu hanya bertambah 2.866 MW atau 55 persen dari target karena terhambat wabah corona.
Penambahan transmisi 2.648 kms atau 59 persen dari target dan penambahan gardu induk 7.870 MVA atau 55 persen dari target. Sedangkan konsumsi listrik per kapita sebesar 1.089 kWh/kapita atau 95 persen dari target. 
